Front Loading Strategy dalam Penerbitan SBN

Pos ketiga dari tiga pos yang saya rencanakan.

 

Kasus:

Front loading strategi merupakan salah satu strategi penerbitan SBN yang digunakan oleh Pemerintah sampai dengan tahun 2011, hal ini dikarenakan jumlah target penerbitan SBN yang sangat tinggi. Namun kenyataannya kebutuhan uang kas pada awal tahun (semester I) masih dapat dipenuhi dengan SAL dan pendapatan Negara. 

Opini:

 

Front loading strategy adalah strategi pembiayaan yang dilakukan pada awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan penyerapan di pasar keuangan dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Front loading strategy digunakan dalam penerbitan sukuk global dan global bond maupun SBN domestik. Pendeknya, frontloading merupakan upaya pemerintah untuk menerbitkan SBN pada semester I lebih besar dari semester II tiap tahunnya

Tahun 2012, pemerintah masih menggunakan strategi ini karena kondisi pasar yang belum baik akibat krisis di Eropa. Prinsipnya, semakin cepat pemerintah merealisasikan target penerbitan akan semakin baik, karena kondisi pasar pada pertengahan sampai akhir tahun tak dapat diprediksi. Untuk semester awal di 2012 pemerintah akan menerbitkan sekitar 55-65% dari target APBN. Namun demikian, bukan hanya volume yang harus diperhitungkan, tetapi juga harus mempertimbangkan yield yang harus dibayar dan sesuai dengan benchmark.

Pertimbangan lainnya adalah, secara historis permintaan paling besar untuk SBN di berbagai negara terjadi pada awal-awal tahun, kuartal 1, kuartal 2 atau semester 1. Dengan tingginya permintaan tersebut, imbal hasil (yield) bisa lebih rendah dibanding semester II tiap tahunnya. Jika SBN terbitkan lebih banyak pada semester pertama, akan diperoleh hasil yang baik dengan biaya lebih murah. Dengan tingginya permintaan, pencapaian target akan lebih besar, bisa mencapai 60-65% sehingga bisa mengurangi terjadinya market cornernya terhadap pasar.

Market corner merupakan kondisi di mana investor akan memberi harga yang lebih rendah atau lebih tinggi terhadap SBN saat lelang pada semester II, karena pemerintah tidak menggunakan mekanisme frontloading. Misal penerbitan SBN hanya 30 persen pada semester 1 dan investor mengetahuinya, maka saat lelang, yield dari investor akan tinggi karena tahu pemerintah perlu dana cukup tinggi sementara waktu cuma tinggal 6 bulan. Atas beberapa pertimbangan tersebut, pemerintah akan tetap memberlakukan strategi frontloading untuk penerbitan SBN setiap tahunnya.

Dari paparan yang sudah saya jelaskan di atas, maka saat ini memang penerbitan SBN dengan strategi front loading merupakan cara yang paling tepat. Namun perlu dicatat bahwa dana hasil penerbitan SBN itu sendiri jangan sampai mengendap (idle). Pemerintah harus melakukan penempatan (placement) secara cermat dan hati-hati. Sehingga biaya utang efisien dan optimal. Adapun SAL sendiri bisa kita tempatkan sebagai penyertaan modal pemerintah (investasi) atau penempatan pada instrumen keuangan lain yang memberikan return menguntungkan dan meningkatkan nilai dana yang dimiliki pemerintah.

Kupon Samurai Bond Terendah Sepanjang Sejarah

Ini adalah pos kedua dari 3 pos yang saya rencanakan, semoga bisa memberikan pengetahuan dan inspirasi.

 

Kasus:

Tingkat kupon penerbitan obligasi Samurai pada 2012 sebesar 1,13% tercatat merupakan kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan. Sebelumnya, kupon obligasi Samurai pada 2010 tercatat sebesar 1,60% dan pada 2009 sebesar 2,73%.

"Kupon sebesar 1,13% ini merupakan kupon paling rendah sepanjang sejarah penerbitan Samurai Bond," ungkap Kuasa Khusus Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, setelah menandatangani indemnity agreement obligasi Samurai dan kesepakatan pinjaman dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Senin (19/11).

Obligasi Samurai atau Samurai Bond merupakan obligasi berdenominasi mata uang Jepang, Sementara itu, kupon adalah suku bunga yang dibayarkan penerbit kepada pemegang obligasi. JBIC adalah penjamin obligasi Samurai yang ditunjuk pemerintah Jepang.

Obligasi Samurai pada 2012 dengan seri RIJPY1122 bertenor 10 tahun tersebut memiliki nominal sebesar 60 miliar yen. Nantinya obligasi Samurai ini akan jatuh tempo pada 22 November 2022.

Menurut Robert, kupon paling rendah sepanjang sejarah penerbitan obligasi Samurai tersebut didapatkan karena perekonomian Indonesia saat ini cukup stabil. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian Indonesia yang telah mendapatkan empat peringkat layak investasi (investment grade), masing-masing dari Fitch's Rating, Moodys, Rating and Investment Information Inc (R&I) dan JCI.

"Kondisi ekonomi makro Indonesia juga mendukung. Inflasi juga rendah dan pertumbuhan ekonomi juga stabil," tambah Robert. (Bisnis Indonesia, 19 November 2012)

 

Opini:

Tujuan Strategi Pengelolaan Utang secara umum adalah menurunkan biaya utang dalam jangka panjang pada tingkat risiko yang terkendali yang ditempuh dengan kebijakan diantaranya adalah:

a.       Minimalisasi biaya utang jangka panjang pada tingkat resiko yang terkendali (controllable risk level)

b.      Mengembangkan pasar surat berharga negara yang dalam, aktif, dan likuid.

Dari penerbitan samurai bond dengan tingkat yang sangat rendah tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan utang pemerintah sudah baik, ada pada tingkat resiko yang rendah dan biaya yang rendah pula yang dicerminkan dari tingkat kupon yang sangat rendah.

Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara yang sudah investment grade, maka kupon pinjaman kita akan rendah. Rendahnya kupon Samurai Bond ini karena kredibilitas Indonesia cukup baik, di mana dari lima rating agency, empat diantaranya telah memberikan peringkat investment grade (layak investasi) untuk Indonesia. Investor akan melihat pertumbuhan ekonomi yang konsisten, inflasi yang stabil, dan hal-hal lain sehingga rate untuk obligasi global sangat bagus. Ini membuktikan adanya kenaikan tingkat keyakinan investor Jepang atas penerbitan SBN Indonesia.

Dari data yang ada, penerbitan samurai bond kali ini memperoleh respon investor Jepang yang cukup besar, sehingga mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) karena likuiditas yang masih banyak dan perekonomian Jepang yang sudah mulai membaik pasca tsunami sehingga resikonya juga berkurang. Dalam hal ini strategi penerbitan samurai bond sudah berada dalam kondisi yang tepat dan diterbitkan dalam pasar yang tepat. Diharapkan, dengan penerbitan samurai bond kali ini benar-benar dapat meningkatkan kehadiran Indonesia di pasar internasional, memperluas basis investor luar negeri, dan yang pasti memperoleh dana yang murah, efisien, dan beresiko rendah.

Korupsi dalam Penerusan Utang

Setelah beberapa lama tidak nge-post di Blogger akhirnya dapat mempublish lagi, kali ini bahasannya adalah tentang Pengelolaan Utang (mata kuliah yang saya pelajari semester V ini).

Nah jadi ada sebuah kasus yang saya ulas dan berikan opini terkait kasus tersebut, semoga bisa menambah pengetahuan akan Pengelolaan Utang di Indonesia. Pos ini adalah pos pertama dari 3 kasus dan opini yang akan saya publish.

 

 

 

Kasus

Utang Indonesia sudah hampir mencapai Rp 2.000 triliun, namun celakanya banyak utang tersebut dikorupsi oleh oknum pejabat. Parahnya lagi dikorupsi sejak jaman Orde Baru hingga sampai saat ini (era reformasi). Seperti diungkapkan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, utang luar negeri Indonesia sebesar itu, sayangnya sejak tahun 1998/1999 atau zaman Orde Baru sudah dikorupsi 30%.

"Itu diakui sendiri oleh Bank Dunia, dimana pada 1998-1999, sebanyak 30% utang luar negeri Indonesia dikorupsi, itu sejak zaman Orde Baru," kata Dani kepada detikFinance, Minggu (4/11/2012).

Dikatakan Dani, hingga sampai saat ini, praktik mengkorupsi utang luar negeri Indonesia masih sering terjadi khususnya utang luar negeri dalam bentuk program.

"Sampai sekarang pun utang luar negeri Indonesia masih dikorup oleh oknum pejabat, seperti utang dalam bentuk program, beberapa kasus kami temukan di daerah proyek pembangunan jalan, uang dari utangnya sudah cair tapi jalannya tidak ada, lalu proyek pesisir laut juga tidak ada wujudnya tetapi uangnya dari utang sudah cair juga, itu banyak terjadi di Sulawesi dan Kalimantan," ungkap Dani.

 

(detik.com - 4 November 2012)

Opini:

Dalam praktiknya, mengelola uang hasil utang memang tak semudah teorinya. Faktanya terdapat permasalahan yang begitu kompleks. Sistem sebagus apapun akan sia-sia jika terdapat oknum yang tidak berintegritas dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap negara. Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer mempunyai tugas sebagai pengelola keuangan negara, termasuk diantaranya adalah mengadakan pinjaman luar negeri dan meneruskannya kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau BUMN/D serta mengelola kas negara.

Sebagai pihak yang mengelola utang negara, kinerja Kementerian Keuangan diharapkan dapat membuat utang luar negeri efisien dan efektif. Jangan sampai utang yang diperoleh dipergunakan dengan tidak semestinya. Pengadaan utang harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan pinjaman luar negeri. Jangan ada kepentingan pihak tertentu yang akan merugikan kepentingan nasional. Dalam penerusan pinjaman luar negeri hendaknya Kemenkeu selektif dalam menyetujui suatu proyek ataupun program yang diusulkan oleh kementerian/lembaga, pemda, atau BUMN/D. Jangan sampai kejadian kasus korupsi seperti disebutkan di atas.

Salah satu cara yang mungkin ditempuh oleh Kementerian Keuangan adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proyek yang dibiayai dari pinjaman. Mekanisme yang bisa ditempuh antara lain meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan seperti BPK, BPKP, Itjen K/L, atau Inspektorat Daerah; Membentuk tim pengawasan pelaksanaan penerusan pinjaman, atau mencairkan pinjaman luar negeri ketika program/proyek telah terlaksana. Jadi mekanisme reimbursement yang digunakan disini. Saat pembangunan proyek, K/L, pemda, BUMN/D dapat meminjam terlebih dahulu kepada lembaga keuangan dalam negeri dengan dijamin oleh pemerintah saat pembangunannya selesai pemerintah akan membayar utang tersebut.

Fungsi pengelolaan kas negara sendiri diantaranya adalah pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri serta pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas. Sebagai pengelola kas negara, Kemenkeu harus mengatur agar pengajuan pencairan dana melalui KPPN benar sesuai aslinya. Jangan sampai terdapat proyek yang tak ada wujudnya dananya sudah cair. Pengesahan SP2D atas SPM yang diajukan harus lebih teliti dan hati-hati.